Pemerintah Daerah Bergerak Cepat, Pusat Dinilai Lamban
Langkah cepat Pemerintah Kota Bogor diapresiasi banyak pihak. Status KLB diberlakukan demi mempercepat respons kesehatan dan menghindari jatuhnya korban lebih banyak. Namun di sisi lain, respons dari pusat justru dinilai lamban dan normatif.
“Kami sudah menegur pihak penyedia makanan, dan sedang mengecek sampel makanan,” ujar Tigor Pangaribuan, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Senin (12/5/2025).
Pernyataan ini langsung menuai kritik. Banyak pihak menilai, pernyataan tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang siap bertanggung jawab atas bencana yang menyasar anak-anak.
Krisis Tata Kelola Keamanan Pangan
Insiden ini menjadi sorotan dalam konteks krisis tata kelola keamanan pangan. Menurut ahli, makanan MBG kemungkinan besar mengandung bahan baku yang tidak tersertifikasi atau disiapkan dengan proses yang tak higienis.
“Kalau makanan tidak dimasak sempurna atau sudah basi, jelas berisiko tinggi. Ini soal SOP, bukan sekadar soal gizi,” tambah Rissalwan.
