FAKTAHUKUMNTT.COM, OELAMASI – Pemerintah Kabupaten Kupang terus berupaya secara maksimal untuk membantu masyarakatnya yang terkena dampak bencana Seroja.
Dalam upaya tersebut, koordinasi yang kuat dan pengajuan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah dilakukan sejak terjadinya bencana pada tahun 2021.
ALhasil, bantuan senilai Rp229.090.000.000 telah diberikan kepada 11.036 warga yang terdampak.
Bantuan ini merupakan yang terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat melalui BNPB terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Kupang.
Namun, melalui proses verifikasi dan validasi, ditemukan masih ada 5.684 rumah terdampak yang belum terakomodasi.
Bupati Kupang, Korinus Masneno, secara konsisten menyatakan harapannya agar semua warga terdampak dapat terbantu.
Pendataan ulang dan usulan kembali terus dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan.
Kepala BPBD Kabupaten Kupang Semy Tinenti menyatakan telah melakukan berbagai upaya sejak Maret 2023 dan selanjutnya mengirimkan usulan data penyintas ke BNPB guna mendapatkan bantuan.
Khususnya bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan melalui usulan pemanfaatan / optimalisasi sisa dana yang tidak digunakan.
Hingga saat ini, belum ada jawaban resmi dari BNPB terkait usulan penyintas yang diajukan.
Terhadap kondisi itu BPBD Kabupaten Kupang kembali mengajukan usulan lewat pemanfaatan Dana Hibah R3P melalui aplikasi E-proposal pada bulan september 2023.
Upaya koordinasi juga dilakukan oleh PemKab. Kupang Bersama pimpinan DPRD Kab. Kupang dengan mendatangi kantor BNPB Jakarta.
Tujuannya untuk berkoordinasi langsung dengan Direktur Perencanaan Rehabiltasi dan Rekonstruksi BNPB. Sehingga pada penghujung bulan Desember 2023 lalu mendapatkan hasil validasi dari PIC BNPB terhadap usulan dana Hibah melalui aplikasi e-Proposal yang antara lain berisi rekomendasi-rekomendesi persyaratan yang harus kita penuhi.
Selanjutnya jelas Semmy kita diberikan kesempatan untuk melengkapi data-data usulan tersebut untuk memenuhi syarat kelengkapan dokumen perencanaan yang diatur oleh BNPB.
Selama periode bulan Januari 2024 hingga saat ini, upaya melengkapi data terus dilakukan berkerjasama dengan pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat untuk dapat menyiapkan data pendukung yang diperlukan dalam usulan tersebut.
Sebagai contoh dirinya menyatakan persyaratan penting dokumen seperti titik koordinat foto rumah terdampak dari 2 sisi dan data pendukung lainnya perlu dilengkapi dengan baik.
“Proses penyiapan data ini sangat penting dilakukan sebelum kita meminta rekomendasi Gubernur, data mesti valid, lampirannya lengkap dan masuk semua sehingga jangan ada yang tertinggal”, tandasnya.
Upaya sudah dilakukan maksimal namun karena akses masyarakat yang terdampak tersebar di 119 Desa /Kelurahan sehingga sampai saat ini (02 April 2024) dari data 5.684 yang kita usulkan masih tersisa 600an data yang belum dikirim dari Desa/Kelurahan.
Dirinya berharap dukungan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melengkapi data yang kurang dan segera memasukan ke BPBD untuk kita satukan dan kirim. Karena ada juga data di beberapa Desa/Kelurahan yang masih perlu perbaikan.
Persoalan-persoalan lain yang dihadapi dilapangan seperti pengambilan titik koordinat tidak boleh salah dan harus diperhatikan baik, sebagai contoh seperti Masyarakat Kecamatan Sulamu yang mendiami pulau kera, titik koordinatnya masih terbaca masuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Semau. Tetapi terhadap masalah ini, sudah tertalangi setelah berkonsultasi dengan PIC BNPB.
Lampiran-lampiran ini penting sehingga ketika di validasi ulang oleh BNPB tidak salah lagi. Dan terhadap kondisi ini, dirinya akan melakukan verifikasi kembali, apakah kita menunggu data yang sisa kurang lebih 600an ini yang belum lengkap atau kita tetap usulkan tanpa kelengkapan titik koordinat 600an rumah terdampak tersebut.
“Kami memperhatikan arahan pak Bupati agar jangan ada usulan masyarakat yang ditinggalkan, dilengkapi semua dan kirimkan secepatnya ke BNPB. Semua masyarakat yang terdampak segera menerima bantuan.
“Kita mau cepat tapi bagaimana dengan yang masih berproses melengkapi datanya.? Usulan bantuan bagi korban badai Seroja yang belum terakomodir tersebut tetap akan dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat”, tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan proses ini bukan baru mulai sekarang, sudah dimulai dan kita siap mengusulkan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini BNPB.
Dirinya menargetkan agar dokumen dan lampiran lengkap usulan kita masukan secepat-cepatnya sebelum masa jabatan Bupati Kupang berakhir.
Dirinya mengajak semua pihak bergandengan tangan dan sama-sama memahami alur penyaluran bantuan yang berproses dan melewati mekanismenya.
Anggaran ini dari Pemerintah Pusat bukan di APBD sehingga kita harus mengikuti semua syarat yang diberikan dengan baik dan menunggu keputusan Pemerintah Pusat.
“Upaya sudah maksimal kita lakukan, mohon dukungan doa kita semua. Jangan kami dihujat atau diasumsikan hanya tidur lelap. Kami tidak duduk diam, karena selain upaya-upaya prosedural yang dilakukan melalui BNPB. Kami juga sudah menyerahkan usulan susulan bagi korban terdampak badai seroja ke Komisi V DPR RI ketika kunjungan kerja ke Kabupaten Kupang pada tahun 2023 yang lalu”, ungkapnya.
Dirinya menegaskan semua yang dilakukan muaranya untuk kepentingan rakyat.
“Tugas kami adalah melengkapi semua persyaratan dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat sedangkan Keputusan akhir ada pada BNPB yang merupakan Pengguna Anggaran Bantuan Bencana,” Pungkas Semmy.
