Sebagai legislator, Winston mendorong sinergi yang lebih erat antara Polri dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, kolaborasi ini akan mempercepat penyelesaian perselisihan industrial serta memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha.
Lebih lanjut, Winston menekankan pentingnya Desk Ketenagakerjaan dalam menangani rekrutmen tenaga kerja ilegal, yang masih marak terjadi di desa-desa. Ia berharap mekanisme ini dapat mengawal edukasi dan pengawasan tenaga kerja, dengan melibatkan Babinkamtibmas Polri sebagai bagian dari upaya preventif.
“Kami berharap Desk Ketenagakerjaan juga berperan dalam mengawasi rekrutmen tenaga kerja ilegal yang masih masif di desa-desa. Kehadiran Babinkamtibmas bisa memberikan dampak signifikan dalam mengatasi permasalahan ini,” jelasnya.
Menurut nya, peluncuran Desk Ketenagakerjaan oleh Polda NTT menandai komitmen Polri dalam melindungi pekerja dan memastikan hubungan industrial yang sehat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD NTT, kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi dunia ketenagakerjaan di NTT.
