Faktahukumntt.Com,Malaka-Kontroversi seputar Perkembangan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret Kepala Desa Umakatahan, Melianus Bata, kini memasuki babak baru. Putusan itu dinilai tepat karena adanya mens rea sebagai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor 124/IX/2025/Reskrim tertanggal 08 September 2025.

Kuasa Hukum Melkianus Contarius Seran,SH.,MH menegaskan, penyidik telah memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan keterangan ahli laboratorium forensik bidang dokumen palsu dan telah dikirim kembali berkas ke JPU selanjutnya akan dilimpakan ke Pengadilan untuk di sidangkan.

Dikatakan, bahwa proses hukum ini harus menjamin hak-hak korban, terutama terkait kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

“Beban pembuktian ada pada jaksa karena dalam pembuktian hukum pidana yang dipegang teguh adalah ” Actori incumbit onus probandi”. Kami yakin, pada akhirnya mens rea dari tersangka Melianus Bata Cs akan terbukti secara terang benderang di pengadilan,” mens rea sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility” Ujar Ketua Peradi Atambua.

MCS, demikian sapaa Akrab Ketua Peradi Atambua ini mengatakan, sebelumnya, dugaan Pemalsuan Ijazah ini Dilaporkan Sejak 2023. Kasus ini bermula dari laporan Arlince Seuk Seran pada 12 Januari 2023 di Polres Malaka. Setelah melalui proses penyelidikan, status perkara ditingkatkan ke penyidikan, dan Melianus Bata beserta satu tersangka lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Mereka disangkakan melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP. Ayat (1) menyasar pelaku pembuat dokumen palsu yang bisa menimbulkan kerugian hukum, sementara ayat (2) ditujukan kepada pengguna dokumen palsu, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara”, Ujar MCS. Mengapresiasi Polres Malaka telah memenuhi petunjuk JPU.

“Pihak pelapor juga mengapresiasi Polres Malaka yang telah bekerja secara profesional dan maksimal dalam memenuhi petunjuk jaksa dari Kejaksaan Negeri Belu. Upaya penyidik dinilai telah mengedepankan asas keadilan dan transparansi dalam penanganan perkara”

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.