Apresiasi dan Koreksi di Aceh Tamiang: Kerja Cepat Pascabencana Tak Boleh Kehilangan Arah

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya koordinasi yang ketat antarinstansi. Ia meminta Danantara memperkuat kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah—baik gubernur maupun bupati—agar pelaksanaan pembangunan hunian tidak tumpang tindih dan seluruh sumber daya dimanfaatkan secara optimal.

“Yang penting nanti koordinasi yang ketat. Tanya Pemda, tanya gubernur, gubernur menilai di mana yang lebih penting, tanya Bupati, bagaimana BNPB supaya resource kita benar-benar bermanfaat, tidak tumpang tindih, tidak mubazir,” tegas Presiden.

Penekanan pada koordinasi ini menyoroti persoalan klasik penanganan bencana di Indonesia: fragmentasi kewenangan dan potensi pemborosan akibat program yang berjalan sendiri-sendiri. Presiden secara implisit mengingatkan bahwa kerja cepat harus diiringi tata kelola yang rapi agar anggaran besar benar-benar berdampak bagi rakyat.

Bagi Aceh Tamiang, rapat terbatas tersebut menjadi momentum konsolidasi. Di satu sisi, ada pengakuan atas kerja keras aparat dan institusi. Di sisi lain, ada koreksi agar percepatan tidak melenceng dari kebutuhan riil warga. Dalam situasi pascabencana, keseimbangan antara kecepatan, kualitas, dan koordinasi menjadi kunci.