Ia menegaskan bahwa esensi dari kebijakan tersebut bukan untuk membatasi masyarakat memperoleh BBM subsidi, melainkan memastikan subsidi negara benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak serta menjaga agar kuota BBM NTT tidak habis akibat penggunaan yang tidak sesuai sasaran.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan. BBM subsidi harus tepat sasaran, kepatuhan meningkat, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kesulitan mendapatkan BBM,” kata Johny.
