DPD IAPA NTT Resmi Dilantik di Undana, Satukan Akademisi dan Praktisi Dorong Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

DPD IAPA NTT Resmi Dilantik di Undana, Satukan Akademisi dan Praktisi Dorong Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

FHC, KUPANG – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Wilayah Nusa Tenggara Timur periode 2026–2029 resmi dilantik di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Senin (6/7/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara akademisi dan praktisi pemerintahan untuk mendorong reformasi tata kelola publik di NTT.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP IAPA, M. R. Khairul Muluk. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Rudi Rohi serta dihadiri para akademisi, dekan, dosen, peneliti, dan perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur.

Dalam agenda tersebut, Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Undana, Laurensius P. Sayrani, resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD IAPA NTT periode 2026–2029.

Kepengurusan baru DPD IAPA NTT terdiri atas 60 anggota yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan instansi pemerintahan. Struktur organisasi diperkuat dengan Dewan Pakar serta sejumlah bidang strategis yang berfokus pada pengembangan akademik, kerja sama profesi, penelitian, dan penguatan kelembagaan.

Dalam sambutannya, Dr. Rudi Rohi menegaskan bahwa kehadiran IAPA di NTT harus menjadi ruang kolaborasi yang produktif untuk memperkuat pengembangan ilmu administrasi publik yang relevan dengan tantangan zaman.

Menurutnya, perkembangan administrasi publik saat ini tidak lagi hanya berbicara mengenai tata kelola birokrasi konvensional, melainkan juga mencakup isu transformasi digital, pelayanan publik berbasis teknologi, inovasi kebijakan, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

“Kehadiran DPD IAPA NTT merupakan peluang besar untuk mempererat sinergi keilmuan di lingkungan kampus dan daerah. Saya berharap wadah ini mampu memicu gelombang baru pengembangan ilmu administrasi publik yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Rudi Rohi.

Ia menilai keberadaan IAPA dapat menjadi jembatan yang menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan riil pemerintah daerah. Melalui organisasi profesi tersebut, hasil penelitian para akademisi diharapkan tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

Sementara itu, Ketua DPD IAPA NTT terpilih, Dr. Laurensius P. Sayrani, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak akan terjebak pada kegiatan seremonial semata. Ia menginginkan IAPA menjadi wadah yang produktif dalam menghasilkan kajian, riset, dan rekomendasi strategis untuk mendukung pembangunan daerah.

Menurut Laurensius, tantangan pembangunan di NTT membutuhkan pendekatan berbasis data dan bukti ilmiah. Persoalan kemiskinan, stunting, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan desa, hingga transformasi birokrasi membutuhkan solusi yang dirancang secara akademis dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah.

“Kami ingin memastikan bahwa IAPA hadir bukan hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi yang menghasilkan gagasan dan solusi nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ketua Umum DPP IAPA, Prof. Khairul Muluk, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa IAPA memiliki peran strategis dalam mengembangkan disiplin ilmu administrasi publik di Indonesia. Menurutnya, organisasi tersebut harus mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern yang semakin kompleks.

Ia mendorong DPD IAPA NTT untuk aktif melakukan penelitian, publikasi ilmiah, pendampingan kebijakan, serta membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

Pelantikan DPD IAPA NTT juga menjadi momentum penting bagi penguatan posisi Undana sebagai salah satu pusat pengembangan ilmu administrasi publik di kawasan Indonesia Timur. Kehadiran organisasi profesi ini diharapkan dapat memperluas jejaring akademik sekaligus meningkatkan kontribusi kampus dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan bergabungnya akademisi dan praktisi dalam satu wadah, IAPA NTT diharapkan mampu melahirkan berbagai rekomendasi kebijakan yang berbasis riset dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat NTT. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap berbagai persoalan publik.