GMNI Kupang Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar Diminta Tegas Jaga Demokrasi
FHC Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kupang menyuarakan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam audiensi bersama DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur. Bagi GMNI, gagasan tersebut bukan sekadar perubahan teknis elektoral, melainkan ancaman serius terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan capaian demokrasi pasca-Reformasi 1998.
Audiensi yang berlangsung demokratis dan partisipatif itu dihadiri kader GMNI serta jajaran pengurus DPD Golkar NTT. Dalam forum tersebut, GMNI menegaskan posisi ideologisnya: pemilihan langsung oleh rakyat adalah mandat konstitusional dan hasil perjuangan panjang yang tidak boleh dikorbankan oleh kompromi elit politik.
GMNI menilai, pengembalian mekanisme Pilkada ke DPRD berpotensi menghidupkan kembali oligarki politik, membuka ruang politik transaksional tertutup, serta menggerus partisipasi publik dalam menentukan pemimpinnya sendiri.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
