“Kuncinya adalah keadilan. Penegakan hukum yang diskriminatif justru memicu konflik horizontal,” ujarnya.
Pernyataan ini sejalan dengan pandangan banyak pengamat bahwa konflik keagamaan kerap membesar bukan karena perbedaan iman, melainkan akibat ketidaktegasan atau ketidakadilan negara.n
Dalam sambutan pembukaan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, menekankan bahwa harmoni sosial tidak cukup dibangun lewat jargon toleransi. Menurutnya, rumah ibadat dan tokoh agama perlu memainkan fungsi sosial nyata, mulai dari ketahanan pangan hingga respons bencana.
“Kerukunan bukan hanya soal hidup berdampingan, tapi soal bekerja bersama untuk kebutuhan paling dasar masyarakat,” kata Akmal.
Bagi Kota Kupang, narasi harmoni bukan sekadar prestasi administratif. Ia diuji setiap kali negara harus memilih: berpihak pada keadilan atau bersembunyi di balik prosedur. Dalam konteks itu, strategi kelola konflik yang dipaparkan Wali Kota Kupang menjadi cermin bagaimana kekuasaan lokal dapat bekerja—atau gagal—dalam menjaga kemanusiaan di tengah keragaman.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
