Pengamat lingkungan menilai bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada status kawasan, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat yang selama ini menjaga ekosistem secara langsung.
Konflik di Mutis menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dan pengakuan hak masyarakat adat tidak dapat dipisahkan. Tanpa pengakuan terhadap peran masyarakat adat, kebijakan konservasi berisiko kehilangan legitimasi dan efektivitasnya.
Dengan demikian, penyelesaian konflik Mutis memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. Tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan hak-hak masyarakat adat dihormati sesuai konstitusi.
