Di tengah kondisi itu, Melki menyampaikan target yang tidak kecil. Pemerintah Provinsi NTT ingin setengah belanja APBD tahun 2026 dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini langkah berani,” kata Melki di hadapan peserta pelantikan.
Bagi gubernur, jabatan Kepala Bapenda bukan sekadar posisi administratif. Jabatan itu adalah jantung kekuatan fiskal daerah. Dari lembaga inilah, menurutnya, nasib banyak program pembangunan ditentukan.
Ia memahami bahwa pembangunan tidak bisa hanya berharap pada dana pusat. Ketika efisiensi anggaran nasional mulai dirasakan daerah, NTT harus mencari tenaga dari dalam dirinya sendiri.
Karena itu, Johny E. Ataupah datang ke jabatan baru dengan beban harapan yang besar.
Melki bahkan secara terbuka mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Mei 2026, realisasi pendapatan daerah baru menyentuh angka 15,53 persen. Angka yang menurutnya masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
Di titik itulah, Bapenda diminta bergerak lebih cepat.
Bukan hanya mengejar angka penerimaan, tetapi juga membangun budaya baru dalam pengelolaan pendapatan daerah—lebih disiplin, lebih transparan, dan lebih inovatif.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
