“Kalau kita mau pembangunan tetap berjalan baik, satu-satunya cara adalah meningkatkan PAD,” tegas Melki.
Ia kemudian memetakan pekerjaan rumah besar yang menanti Johny Ataupah dan jajaran Bapenda. Mulai dari memperluas basis pajak, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran, menekan kebocoran pendapatan, hingga membangun moral aparatur dalam mengelola aset daerah.
Salah satu sorotan utama gubernur adalah pajak kendaraan bermotor.
Di NTT, tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan disebut masih berada di bawah 50 persen. Angka itu menunjukkan bahwa potensi besar daerah sebenarnya masih tersembunyi dan belum tergarap maksimal.
Bagi Melki, persoalan pajak bukan hanya soal penerimaan uang daerah. Di balik itu ada soal kesadaran kolektif bahwa pembangunan membutuhkan partisipasi bersama.
Karena itu, ia meminta seluruh UPTD Bapenda di kabupaten/kota memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah setempat agar pelayanan pajak menjadi lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
Di sela-sela pembicaraan tentang fiskal, Melki juga menyinggung kondisi ekonomi NTT yang mulai menunjukkan geliat positif. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi NTT triwulan pertama 2026 mencapai 5,32 persen.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
