Faktahukumntt.Com-ATAMBUA-Memperingati hari Buru Nasional, Kamis 1 Mey 2025, Aliansi Cipayung, GMNI Cabang Belu-PMKRI Cabang Atambua dan BEM STISIP FTA, menyoroti masalah-masalah nasional yang menggerogoti hak dan kesejahteraan masyarakat kecil, termasuk mendesak Pemerintah Pusat (PP) untuk mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Adapun sejumlah 7 pernyataan sikap cipayung aliansi GMNI-PMKRI dan BEM STISIP FTA, tembusan langsung ke PRESIDEN RI, KEMENTRIAN RI, KEMENPANRB, KEMENDIKBUT, DPR RI dan DINAS PUPR PROVINSI NTT.
▪︎Mendesak Pengesahan RRU Ketenagakerjaan untuk Melindungi Hak-hak Buru Secara Adil dan Menyeluruh, termasuk Hak Upah Layak Jaminan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Mencabut UU Cipta Kerja yang Merugikan.
▪︎Mendesak Pemrintah untuk segerah Menghapus Sistem Outsourcing karena Dianggap Merugikan Pekerja.
▪︎Mendesak Pemerintah untuk segerah Mengesahkan RRU PRRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) menjadi Undang-undang sebagai Perlindungan Hukum.
▪︎Mendesak Pemerintah segera Membentuk Satgas, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna Mengantisipasi dan Menaggulangi Gelombang Pemutusan Kerja secara Masal.
▪︎Mendesak Pemerintah untuk segera Mengesahkan RRU Perampasan aset sebagai Langkah Pemberantasan Korupsi dan Pengambilan Aset Negara yang Dirampas Secara Ilegal.
▪︎ Mendesak Pemerintah Untuk segera Mengkaji ulang Program Nasional Makan Bergisi Gratis (BMG) yang dinilai Mengganggu Proses Pendidikan.
▪︎ Mendesak Pemerintah untuk segra Memperhatikan Infrastruktur Jalan sebagai Faktor Penunjang Utama Aspek Pendidikan dan Aspek Hehidupan lainnya.
Sekretaris DPC GMNI Cabang Belu ketika diwawancarai menyampaikan beberapa pokok pikiran penting bahwa dari Perbatasan RI-RDTL dua organisasi Nasional GMNI-PMKRI dan BEM Stisip FTA Atambua menekankan agar Pemerintah Pusat seyoginya menaruh perhatian serius dan fokus memperhatikan masalah-masalah nasional yang merugikan kesejahteraan dan hak-hak masyarakat kecil termasuk mengkaji ulang progrm BMG karena dinilai mengganggu sistem pendidika.
“Jelas bhawa dari tuju pernyataan sikap yang kami gaunkan bertepatan dengan hari buruh nasional agar harus diperhatikan oleh PP”, Ungkap Firdaus Tegas.
Sekretaris DPC GMNI Cabang Belu menekankan, agar pemerintah provinsi melalui dinas PUPR dapat memperhatikan masalah infrasteuktur jalan sebagai sebagai salah satu faktor penunjang utama aspek pendidikan.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
