NTT Berpeluang Dapat 22 Ribu Rumah Layak Huni, Gubernur Melki Laka Lena Minta Daerah Percepat Pendataan

NTT Berpeluang Dapat 22 Ribu Rumah Layak Huni, Gubernur Melki Laka Lena Minta Daerah Percepat Pendataan

FHC, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka peluang besar bagi ribuan keluarga untuk memperoleh rumah layak huni melalui dukungan pemerintah pusat. Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, mengungkapkan bahwa program bantuan rumah yang semula dialokasikan sekitar 15.000 unit kini berpotensi meningkat hingga 18.000 sampai 22.000 unit.

Peluang tersebut muncul setelah adanya dukungan kuat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menaruh perhatian besar terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di NTT.

“Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan dukungan besar untuk NTT. Program rumah layak huni yang awalnya sekitar 15.000 rumah, kini terbuka peluang meningkat menjadi 18.000 hingga 22.000 rumah,” kata Gubernur Melki dalam keterangannya.

Menurut Melki, setiap rumah yang masuk dalam program tersebut akan memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp20 juta. Bantuan itu diperuntukkan bagi keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni agar dapat memiliki tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh anggota keluarga.

Program tersebut dinilai menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap hunian yang layak.

Namun demikian, Melki menegaskan bahwa peluang besar tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah daerah mampu menyediakan data penerima yang akurat dan lengkap.

Ia mengungkapkan bahwa hingga rapat terakhir bersama balai pemerintah pusat, jumlah data calon penerima yang telah masuk dan diverifikasi baru mencapai sekitar 3.000 rumah dari seluruh wilayah NTT.

Jumlah itu dinilai masih jauh dari target kebutuhan yang disiapkan pemerintah pusat.

“Padahal pemerintah pusat siap memberikan dukungan yang jauh lebih besar. Karena itu kita membutuhkan kerja cepat dari seluruh pemerintah daerah untuk memastikan data penerima segera diselesaikan,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa pemerintah saat ini bekerja berdasarkan data yang valid dan terukur. Oleh sebab itu, proses pendataan menjadi faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan program bantuan rumah layak huni.

Ia mengingatkan bahwa tanpa data yang lengkap dan akurat, bantuan yang telah disiapkan pemerintah pusat berisiko tidak dapat tersalurkan secara optimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, Melki mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, kepala wilayah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama mempercepat proses pendataan.

Menurutnya, pendataan tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi harus dilakukan secara kolaboratif agar seluruh keluarga yang memenuhi syarat dapat teridentifikasi dengan baik.

“Pemerintah bekerja berbasis data, bukan hanya berdasarkan cerita. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan tidak tertunda,” tegasnya.

Sebagai langkah percepatan, Gubernur mengaku telah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, serta perangkat daerah terkait untuk melakukan konsolidasi data secara menyeluruh.

Konsolidasi tersebut bertujuan memastikan target awal sebanyak 15.000 rumah dapat segera terverifikasi sehingga pemerintah provinsi memiliki dasar kuat untuk memperjuangkan tambahan kuota bantuan dari pemerintah pusat.

Ia optimistis jika target pendataan dapat diselesaikan dalam waktu dekat, maka peluang NTT memperoleh tambahan bantuan hingga 22.000 rumah akan semakin terbuka.

Program ini juga dipandang sebagai kesempatan strategis bagi daerah untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni yang masih ditemukan di berbagai kabupaten dan kota di NTT.

Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, program tersebut diyakini dapat mendorong peningkatan kesehatan keluarga, keamanan lingkungan, dan kesejahteraan sosial secara lebih luas.

Melki menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat saat ini merupakan peluang yang tidak boleh disia-siakan. Menurutnya, anggaran telah tersedia dan komitmen pemerintah pusat sudah jelas.

Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah diharapkan mampu menunjukkan kesiapan melalui penyediaan data yang valid dan terintegrasi.

“Pintu dukungan dari pemerintah pusat sudah terbuka, anggaran sudah disiapkan. Mari bergerak bersama memastikan masyarakat NTT mendapatkan rumah yang layak, kehidupan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih sejahtera,” pungkasnya.