“Ini ironis. Wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan aspirasi justru dituduh menekan rakyat kecil,” kata salah satu tokoh yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan pejabat publik di Nagekeo. Berbagai pihak mendesak aparat kepolisian untuk bertindak cepat, profesional, dan transparan agar korban mendapatkan keadilan.
“Jika kasus ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal. Rakyat bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum maupun lembaga politik,” tambah Cosmas.
Kini, publik menanti langkah Polres Nagekeo dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Bagi Margaretha, keadilan bukan hanya soal membuka kembali pintu rumahnya, tetapi juga memulihkan martabat yang selama ini dirasakan terampas.( ign)
