Maumere, FHNC – Ruang kerja Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, S.H., yang biasanya dipenuhi tumpukan berkas pemerintahan, pagi itu berubah menjadi forum dialog hangat, “Oras Kula Babong”.
Program “Oras Kula Babong”—dalam Bahasa Sikka berarti “waktu kita duduk bersama”—kembali digelar, mengundang warga dari berbagai desa untuk menyampaikan unek-unek tanpa perantara birokrasi.
Tak ada podium resmi; hanya meja dan kursi saling berhadapan yang memudahkan tatap muka setara antara pemimpin daerah dan masyarakatnya.
Di antara puluhan warga yang hadir, Nona Kristina Nogo dari Desa Magepanda mencuri perhatian. Ia memaparkan sulitnya akses air bersih di kampungnya sejak musim kemarau tiba.
“Kami harus berjalan dua kilometer ke sungai. Kalau malam, anak-anak tidak sempat belajar,” keluhnya.
Bupati Juventus menanggapi cepat: “PDAM segera saya tugaskan survei lapangan pekan depan. Air adalah hak dasar, bukan kemewahan.” Respons spontan itu disambut tepuk tangan, mempertegas harapan bahwa dialog ini bukan sekadar seremoni.
Program tatap muka yang digelar rutin setiap Senin, Rabu, dan Jumat ini diinisiasi awal 2024, setahun setelah Juventus Kago dilantik.
Menurut Kepala Dinas Kominfo Sikka, Very Awales, “Oras Kula Babong” lahir dari evaluasi musrenbang konvensional yang dinilai terlalu formal dan kurang inklusif.
“Warga kerap enggan bicara lantang di forum besar. Dengan pola duduk melingkar di ruang kerja bupati, hierarki mencair,” ujarnya.
Selama 18 bulan berjalan, sedikitnya 1.200 aduan telah dicatat: 37 persen soal infrastruktur dasar, 24 persen kesehatan, 19 persen pendidikan, sisanya bantuan sosial dan ketenagakerjaan.
Data Kominfo menunjukkan 62 persen aduan sudah ditindaklanjuti hingga tahap pelaksanaan; sisanya masih dalam proses anggaran.
Angka tersebut, kata peneliti tata kelola publik Universitas Nusa Nipa, Dr. Maria Widyastuti, menandakan “model bottom-up budgeting mulai terinternalisasi di birokrasi Sikka.”
Keberanian membuka ruang kritik publik juga teruji. Dalam sesi Jumat (4/7), tokoh pemuda dari Kecamatan Talibura menyoroti dugaan pungutan liar pada proyek perbaikan jalan kabupaten.
“Kami punya bukti kuitansi,” tegasnya sambil menyerahkan dokumen kepada bupati.
Juventus berjanji menugaskan Inspektorat memeriksa dalam tempo dua minggu.
Transparansi seperti ini, ulas Direktur Flores Governance Watch, Simon Richard, “menekan potensi korupsi karena proses kontrol berjalan real-time di depan publik.”
Namun tantangan mengintai. Keterbatasan fiskal daerah membuat banyak aspirasi harus masuk antrean prioritas, bisa memicu kekecewaan sebagian warga.
Ketua DPRD Sikka, Stefanus Gadi, mengingatkan, “Dialog bagus, tapi outcome-nya tergantung kapasitas belanja. Sinergi APBN dan bantuan provinsi mutlak.”
Ia mendorong Pemda menajamkan skema public-private partnership untuk proyek besar seperti irigasi dan sarana kesehatan.
Dari sisi budaya organisasi, tidak semua pejabat OPD terbiasa dengan sorotan publik langsung. “Beberapa masih cenderung defensif ketika disorot warga,” aku Sekretaris Daerah, Dra. Helena Suban.
Untuk itu, Pemda menggandeng LSM Lessons Learned Indonesia mengadakan pelatihan empat sikap pelayanan: empati, keterbukaan data, komunikasi lugas, dan komitmen tindak lanjut.
Menjelang penutupan sesi, Bupati Juventus menegaskan komitmennya: “Dialog ini milik kita bersama. Pemerintah tanpa suara rakyat hanyalah menara gading.
“Terus datang, terus bicara. Kritiklah kami supaya kami bekerja lebih benar.” Ia pun mengumumkan rencana memperluas “Oras Kula Babong” ke tingkat kecamatan mulai Agustus—memakai balai desa agar jangkauan interaksi kian luas dan biaya perjalanan warga dapat ditekan”, ungkap Bupati.
Ketika warga perlahan meninggalkan Kantor Bupati, suasana optimisme terasa. Bagi Kristina dan banyak peserta lain, keberanian berbicara kini berbanding lurus dengan peluang perubahan.
“Kalau tiap keluhan direspons begini, kami yakin Sikka bisa maju bareng,” ucapnya seraya tersenyum.
Dengan konsep sederhana—kursi melingkar, telinga terbuka, dan keputusan yang segera—“Oras Kula Babong” menegaskan pelajaran klasik: pemerintahan efektif lahir ketika pemimpin memilih duduk bersama rakyat, bukan berdiri di atas mereka.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
