“Pemeriksaan Kinerja ini sangat penting untuk menilai pengelolaan APBD yang sudah dilaksanakan, dan kami siap mengikuti setiap rekomendasi yang diberikan. Kami juga akan memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dapat segera dilaksanakan guna menciptakan pengelolaan yang lebih transparan dan efisien,” ujar Pj. Gubernur Andriko.
Rekomendasi BPK untuk Peningkatan Kinerja Daerah
Kepala BPK Perwakilan NTT, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa terdapat delapan LHP yang diserahkan, termasuk pemeriksaan kinerja atas pengelolaan APBD di Provinsi NTT, serta beberapa kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Slamet menekankan bahwa hasil pemeriksaan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
DPRD NTT Mendukung Langkah BPK dalam Pengawasan Anggaran
Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emilia Nomleni, juga turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya LHP sebagai dasar evaluasi bagi eksekutif dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adalah kunci dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik. “LHP dari BPK menjadi acuan bagi kami di DPRD untuk mengawasi penggunaan anggaran dan menjaga amanah rakyat,” kata Emilia.
