PKB Sikka: Bupati Sikka Pandai Beretorika, Pelayanan Poli Jantung Terancam Dihentikan, Jasa JKN Tak Dibayar

FaktahukumNTT.com, Maumere – Suasana krisis kembali membayangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. TC Hillers Maumere, Kabupaten Sikka. Setelah berlarut-larut dengan berbagai persoalan layanan dan manajemen, kali ini publik dihebohkan dengan beredarnya pesan WhatsApp yang menyatakan penghentian pelayanan poli jantung mulai 9 Juni 2025.

Hal ini diduga kuat sebagai bentuk protes dari tenaga kesehatan terhadap manajemen rumah sakit yang belum membayarkan jasa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak Mei 2024 hingga Mei 2025.

Kondisi ini langsung memantik reaksi keras dari Ketua Komisi I DPRD Sikka, Yosep Karmianto Eri, yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menuding Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, hanya pandai beretorika tanpa aksi nyata.

“Saudara Bupati boleh pidato dengan indah, tapi tindak lanjut pembenahan manajemen RSUD tidak ada jalan keluar. Pemimpin itu bukan hanya pandai bicara, tapi harus mampu bekerja dan ambil keputusan,” tegas Karmianto kepada media, Kamis (5/6/2025).

Dalam pesan WhatsApp yang beredar, pihak Poli Jantung menyampaikan rencana penutupan sementara layanan sebagai bentuk dorongan kepada manajemen untuk segera membayarkan jasa JKN yang tertunggak selama lebih dari satu tahun.

“Maka pelayanan poli jantung akan dihentikan sementara sejak 9 Juni 2025… sebagai bentuk kepedulian atas pelayanan kesehatan masyarakat Sikka,” bunyi pesan tersebut.

Ketegangan ini menjadi puncak dari berbagai masalah yang melilit RSUD TC Hillers, mulai dari ketiadaan dokter anestesi yang menyebabkan pasien meninggal, hingga insentif Covid-19 dan jasa medis lainnya yang belum dibayarkan. Sementara itu, janji-janji Bupati Juventus dalam sidak awal kepemimpinannya Maret lalu belum menunjukkan hasil yang nyata.

Manajemen RSUD Disorot, DPRD Desak Direktur Mundur

Ketua Komisi I DPRD Sikka juga menyerukan agar Direktur RSUD dr. Clara Francis segera mengundurkan diri karena dianggap gagal mengelola rumah sakit yang menjadi tumpuan layanan kesehatan masyarakat.

“Kalau memang tidak mampu urus, lebih baik mundur. Jangan pertahankan jabatan yang tidak sanggup dijalankan,” ujar Karmianto.

DPRD Sikka bahkan mengancam akan membawa persoalan ini ke dalam rapat-rapat resmi dewan jika manajemen tidak segera menyelesaikan pembayaran jasa JKN dan insentif lainnya kepada tenaga medis dan kesehatan (Nakes dan Named).

Retorika vs Realita: Bupati Sikka Dinilai Gagal Tunjukkan Kepemimpinan

Bupati Juventus sebelumnya sempat melakukan sidak ke RSUD TC Hillers dan menjanjikan pembenahan manajemen rumah sakit pasca-Paskah. Namun menurut PKB Sikka, hal itu hanya menjadi “pemanis kata” tanpa aksi konkret.

“Apa yang disampaikan Bupati saat sidak itu hanya sebatas bumbu dapur yang wangi, tapi tidak menghasilkan perbaikan nyata. Rakyat butuh pemimpin yang bekerja, bukan hanya bicara indah,” tandas Yosep Karmianto.

Kini publik bertanya-tanya: Apakah Bupati Sikka takut bertindak terhadap direksi rumah sakit? Ataukah ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan dalam menyelesaikan krisis pelayanan kesehatan?