Prabowo Resmi Tutup Buku Kolonial, UU Penyesuaian Pidana Berlaku

Prabowo Resmi Tutup Buku Kolonial, UU Penyesuaian Pidana Berlaku

FHC, Pemerintah resmi menutup satu bab panjang warisan hukum kolonial. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Regulasi ini menjadi payung hukum untuk menyelaraskan ratusan ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral agar sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut undang-undang ini sebagai tonggak bersejarah. “Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan,” ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

Namun, di balik narasi besar “menutup buku kolonial”, UU Penyesuaian Pidana juga membuka lembar baru perdebatan: sejauh mana reformasi ini benar-benar mengoreksi watak represif hukum pidana, dan bukan sekadar merapikan konstruksi pasal agar tampak lebih rapi secara administratif.