Program MBG di Belu Serap Tenaga Kerja Lokal, Wagub NTT Soroti Kendala Gas dan Sampah

Program MBG di Belu Serap Tenaga Kerja Lokal, Wagub NTT Soroti Kendala Gas dan Sampah

FHC, Operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG Atambua Barat Bairafu di Kabupaten Belu mendapat perhatian khusus dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur saat melakukan kunjungan kerja pada Rabu (20/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wagub meninjau langsung aktivitas dapur MBG yang berlokasi di Jalan Ade Irma, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat. Program tersebut diketahui telah berjalan sejak Februari 2025 dan kini melayani 3.411 penerima manfaat.

Kunjungan kerja itu turut didampingi Karo Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selfi Nange bersama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Belu.

Wagub melihat langsung proses pengolahan makanan mulai dari pembersihan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Ia juga berdialog dengan pengelola terkait berbagai tantangan yang dihadapi dalam operasional sehari-hari.

Kepala SPPG Yustinus Lahamukan menjelaskan bahwa dapur MBG saat ini mempekerjakan 51 tenaga kerja lokal. Kehadiran program tersebut dinilai memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar sekaligus membantu perputaran ekonomi daerah.

Selain menyerap tenaga kerja, kebutuhan bahan baku juga sebagian besar dipenuhi dari hasil pertanian dan peternakan lokal. Sayuran dipasok petani setempat, sedangkan telur dan daging sapi berasal dari peternak UMKM di Kabupaten Belu.

Menurut Johni Asadoma, pola pemberdayaan tersebut menjadi salah satu kekuatan utama program MBG karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Ini bukan hanya soal makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya.

Namun demikian, pengelola SPPG mengaku masih menghadapi persoalan serius terkait pasokan gas LPG ukuran 50 kilogram yang sulit diperoleh di Kabupaten Belu. Akibatnya, mereka harus menggunakan beberapa tabung gas ukuran 12 kilogram yang membuat proses memasak menjadi kurang efektif.

Selain faktor biaya operasional yang meningkat, pengelola juga mengeluhkan persoalan pengelolaan sampah. Keterbatasan armada pengangkut menyebabkan sampah operasional dapur belum dapat diangkut setiap hari.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi NTT akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten guna mencari solusi bersama, termasuk dalam penanganan sampah dapur MBG.

Ia juga meminta seluruh pengelola tetap menjaga standar kebersihan dan kualitas layanan agar program MBG berjalan maksimal.

“Saya melihat dapurnya sangat bersih dan pengelolaannya sudah baik. Kondisi ini harus dipertahankan karena menyangkut kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Wagub.

Program MBG sendiri dinilai menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak serta menekan angka stunting di NTT.