“Kami tidak anti kritik. Tapi kritik harus berdasarkan fakta, bukan fitnah. Jangan adu domba rakyat dengan pemimpinnya,” seru salah satu orator di hadapan ratusan warga.
FMPKK menilai tudingan yang diarahkan terhadap pemerintahan baru terkait Dana Seroja merupakan bentuk penggiringan opini yang menyesatkan. Isu itu, kata mereka, sudah ditangani aparat penegak hukum dan seharusnya tidak lagi dijadikan bahan provokasi publik.
“Pemerintah sekarang baru bekerja kurang dari setahun. Jadi sangat tidak masuk akal kalau dituduh terlibat dalam kasus yang terjadi pada periode sebelumnya,” tegas salah satu peserta aksi.
Warga juga mengecam ajakan Hendrikus Djawa kepada masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis seperti penyegelan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Kupang. Mereka menilai tindakan tersebut bukan solusi, melainkan ancaman bagi stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Menyegel kantor pemerintahan sama saja menghalangi rakyat sendiri mendapat pelayanan. Ini tindakan yang tidak boleh dibiarkan,” ujar koordinator lapangan aksi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
