Dalam teori tata kelola publik modern, recognition-based governance merupakan salah satu instrumen soft-commitment reinforcement yang mampu memperkuat trust-building process antara pemimpin daerah dan aparatur birokrasinya, sehingga konsekuensinya adalah peningkatan kapasitas pelayanan publik yang berimplikasi pada pertumbuhan kualitas reformasi birokrasi secara sistematik.
Langkah Bupati Kupang tersebut merupakan simbol transformasi birokrasi yang bukan hanya memanusiakan aparatur, tetapi mengangkat derajat ASN sebagai aset daerah yang berperan strategis dalam proses pembangunan.
