Warning! Bupati Malaka Tegaskan PPPK Akan Dievaluasi Setiap Lima Tahun Masa Kerja

Malaka, FHC – Aula kantor Bupati Malaka pagi itu terasa berbeda. Senyum dan rasa haru tampak di wajah ratusan peserta yang memadati ruangan. Sebanyak 868 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten Malaka, Jumat (24/10/2025).
Namun di balik momen penuh kebahagiaan itu, Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran (SBS) menyampaikan pesan tegas dan sarat makna: “Warnaing! PPPK akan dievaluasi setiap lima tahun kerja.”

Pernyataan ini menjadi sorotan penting dalam acara tersebut, menandai komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Malaka untuk membangun aparatur daerah yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada hasil kerja nyata.

“Saya mau ulangi lagi, anda itu kerja selama lima tahun, tapi dapat diperpanjang lagi. Tetapi selama lima tahun, apabila di kemudian hari ada kekeliruan — artinya kamu kerja tidak betul, kamu malas, tidak rajin, tidak cakap — maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ingat baik-baik itu,” tegas SBS dengan nada yang mantap.

SK dan Surat Perjanjian: Dokumen Kehormatan Sekaligus Tanggung Jawab

Setiap penerima SK PPPK hari itu tidak hanya menerima surat keputusan pengangkatan, tetapi juga menandatangani surat perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban mereka selama masa pengabdian.
Dalam perjanjian tersebut disebutkan secara jelas bahwa masa kerja dimulai 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2030, dengan ketentuan dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kedisiplinan.

“Ini bukan sekadar formalitas administratif. Surat perjanjian kerja itu adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional. Pemerintah memberi kepercayaan, dan tanggung jawabnya ada di pundak saudara semua,” ujar SBS di hadapan para PPPK yang hadir dengan penuh perhatian.

Bupati yang dikenal disiplin dan tegas dalam tata kelola pemerintahan ini menekankan bahwa setiap ASN, termasuk PPPK, harus menunjukkan etos kerja tinggi, semangat melayani masyarakat, dan integritas dalam melaksanakan tugas.
Baginya, menjadi aparatur bukan sekadar bekerja untuk menggugurkan kewajiban, tetapi sebuah panggilan untuk mengabdi dengan hati.

Pesan SBS hari itu bukan hanya peringatan, melainkan juga ajakan untuk berbenah. Ia menilai, birokrasi yang kuat hanya bisa dibangun jika setiap individu di dalamnya memiliki kesadaran akan tanggung jawab dan komitmen terhadap pelayanan publik.

“Kita tidak bisa membangun Malaka kalau mental ASN-nya lemah. Kalian yang hari ini menerima SK PPPK harus menjadi contoh. Tunjukkan bahwa kalian layak dipercaya. Pemerintah memberi ruang, tapi rakyatlah yang akan menilai hasil kerjamu,” tutur SBS penuh makna.

Pernyataan itu disambut tepuk tangan dari peserta yang duduk berbaris rapi di aula. Di wajah beberapa PPPK tampak rasa bangga bercampur haru — sekaligus kesadaran baru bahwa status mereka kini membawa tanggung jawab besar.

Penyerahan SK PPPK ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Malaka dalam memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor — terutama pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
Para PPPK diharapkan menjadi motor penggerak birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi hasil.

SBS menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal perilaku kerja.
Ia mencontohkan, banyak pelayanan publik yang lambat atau kurang efektif bukan karena kekurangan pegawai, melainkan karena lemahnya tanggung jawab dan disiplin.

“Bekerjalah dengan hati, dengan tanggung jawab, dan dengan disiplin. Kalau kalian rajin dan jujur, pemerintah pasti pertahankan. Tapi kalau malas dan tidak cakap, maka akan dievaluasi dan bisa tidak diperpanjang. Pemerintah tegas dalam hal ini,” tegasnya lagi.

Suasana haru menyelimuti akhir acara ketika satu per satu PPPK maju menerima SK. Ada yang tersenyum bangga, ada pula yang menitikkan air mata. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah hasil perjuangan bertahun-tahun mengabdi dengan sabar dan penuh dedikasi.
Namun di balik rasa syukur itu, pesan SBS menggema kuat: bahwa pengabdian sejati diukur bukan dari status, melainkan dari karya dan tanggung jawab.

Dengan suara mantap, Bupati Malaka menutup sambutannya:

“Saya percaya kalian semua mampu menjadi ASN yang membanggakan. Tapi ingat, SK ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal tanggung jawab besar untuk membuktikan diri layak dipercaya.”

Dari Tanah Malaka, pesan itu menjadi pengingat bahwa birokrasi yang bersih dan kuat lahir dari manusia-manusia yang bekerja dengan hati.
Dan bagi 868 PPPK yang baru diangkat, inilah awal babak baru perjalanan mereka — lima tahun untuk membuktikan bahwa pengabdian sejati tidak berhenti pada tanda tangan di atas kertas, melainkan pada kerja nyata untuk rakyat.