Swipe up untuk membaca artikel
Lukas Mbulang: Agar tak Anarkis, DPRD Harus proaktif Tanggapi Keluhan Masyarakat tentang Listrik - Indeks Berita Informasi Terupdate Hari Ini
Informasi Terupdate Hari Ini

Lukas Mbulang: Agar tak Anarkis, DPRD Harus proaktif Tanggapi Keluhan Masyarakat tentang Listrik

0 124

Nagekeo (faktahukumntt.com), Pengacara dan Pemilik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nurani Kabupaten Nagekeo, Lukas Mbulang, SH mengharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, agar lebih proaktif membantu menyalurkan aspirasi masyarakat atas keluhan pemadaman listrik yang belakangan kerap terjadi di Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Hal itu disampaikan Lukas guna meminimalisir adanya ungkapan kekecewaan dalam bentuk anarkis terhadap pihak PLN Mbay, terkait seringnya pemadaman listrik di wilayah itu. Pihak PLN yang dimaksud Lukas yakni petugas, kantor, kendaraan serta semua fasilitas milik PLN lainnya.

Lukas menyampaikan itu kala dimintai tanggapan oleh wartawan FHI, (26/08) pada minggu kemarin. Dalam penyampaiannya, Lukas mengungkapkan bahwa persoalan pemadaman listrik secara sepihak oleh pihak PLN diakibatkan oleh lemahnya funsi kontrol DPRD Kabupaten Nagekeo terhadap Perusahaan Listrik milik Negara itu.

Sedangkan, menurut Lukas Mbulang, listrik dianggapnya sebagai kebutuhan primer masyarakat yang harus dipenuhi, sebab bila diabaikan akan berdampak buruk pada urusan pelayanan pemerintah dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat lainya, sehingga wajib hukumnya bila persoalan ini harus segera direspon oleh anggota DPRD.

Lukas mencontohkan beberapa kejadian anarkis sebagai bentuk protes dan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan listrik PLN, yang pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

” Kekecewaan berujung anarkis terhadap pemadaman listrik pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Paser, tahun 2015 misalnya, warga Paser pernah melakukan pengerusakan mobil milik PLN karena kecewa listrik diwilayah itu sering padam,(sumber JawaPos.com- 23/10/2015).

Aksi semacam itu juga pernah terjadi di Kecamatan Kei Besar Tengah, Maluku Tenggara pada tahun 2010 silam. Sumber kompas.com (26/09/2017), masyarakat di wilayah itu pernah melakukan protes dengan membawa barang – barang elektronik yang telah rusak. Mereka menuding, penyebab kerusakan barang mereka akibat ulah PLN yang sering melakukan pemadaman.

“Terakhir itu kan tahun 2017 di Wolowaru, Kabupaten Ende (sumber Pos Kupang). jadi bukan tidak mungkin pengaruhnya bisa sampai ke Mbay” ungkap Lukas mencontohkan.

Untuk itu, lanjut Lukas, bila ada kekecewaan dari masyarakat terkait persoalan pemadaman, masyarakat diharapkan agar bisa menyampaikannya dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. “Anarkis terhadap PLN hanya akan berdampak pada kerusakan yang berkesinambungan, kan kita juga nanti yang rugi” jelas Lukas. (patriOT)

Comments
Loading...