Informasi Terupdate Hari Ini

AMAPEK Minta Bawaslu NTT Jatuhkan Sanksi Bagi Petahana di Pilkada Alor

0 99

NTT (faktahukumntt.com), Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah serentak 27 Mei 2018 menghadirkan dinamika yang berbeda di Pilkada Kabupaten Alor.  Maklum, Pilkada ini mendapat aroma  adanya tindakkan melanggar UU Pemilihan Kepala Daerah, UU No 10 tahun 2016.  Salah satu pasal yang di muat dalam UU 10 tahun 2016 adalah mengenai larangan bagi calon petahana untuk melakukan mutasi aparatur sipil negara.

“Tak tanggung-tanggung calon petahana yang melakukan mutasi enam bulan sebelum dan sesudah penetapan sebagai calon kepala daerah akan diganjar pembatalan sebagai calon kepala daerah”.

Berbeda dengan Petahana, Drs. Amon Djobo dimana menurut laporan dari AMAPEK (Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan) Petahana (Drs.Amon Djobo) telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yang dimiliki dengan melakukan sejumlah tindakan mutasi bahkan pemberhentikan Aparatur Sipil Negara. Hal ini disampaikan AMAPEK dalam jumpa pers pada tanggal 27/08 di Kafe Kikikaka Kupang.

Koordinator AMAPEK membeberkan sejumlah kopian SK mutasi maupun pemberhentian sejumlah ASN, yakni antara lain :

  1. Mutasi ASN 13 September 2017; NOMOR: BKPSDM.824/815/IX/2017; Perihal: Penempatan PNS
  2. Mutasi ASN 01 November 2017; NOMOR: BKPSDM.824/1025/XI/2017; Perihal: Penempatan PNS
  3. Mutasi ASN 13 November 2017; NOMOR: BKPSDM.824/857/XI/2017; Perihal: Penempatan PNS
  4. SK Mutasi 15 Desember 2017; NOMOR: BKPSDM.824/2052/XII/2017; Perihal:Surat Keputusan Mutasi
  5. Mutasi ASN 08 Juni 2018; NOMOR: BKPSDM.821/605/XI/2018; Perihal: Surat Perintah
  6. Mutasi ASN 08 Juni 2018; NOMOR: BKPSDM.821/606/XI/2018; Perihal: Surat Perintah
  7. SK Mutasi 28 Juni 2018; NOMOR: BKPSDM.820/625/VI/2017; Perihal: Surat Keputusan Mutasi
  8. SK Pemecatan 06 Juli 2018; NOMOR: BKPSDM.880/648/VII/2018; Perihal: Surat Keputusan Pemecatan
  9. SK Pemecatan 06 Juli 2018; NOMOR: BKPSDM.880/649/VII/2018; Perihal: Surat Keputusan Pemecatan
  10. SK Pemecatan 24 Juli 2018; NOMOR: BKPSDM.800/719/VII/2018; Perihal: Surat Keputusan Pemecatan

Menurut Koordinator AMAPEK, Kristo Kolimon  bahwa tindakkan yang dilakukan oleh Petahana, telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang tetapi sejauh ini belum diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana pada tanggal 13 Agustus2018. Perihal: Pelimpahan  Berkas Laporan Nomor : 1262/K/Bawaslu/ PM.06.00/ VIII/2018, menindaklanjuti dasar laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat yang telah dituangkan dalam form penerimaan laporan A.1 dengan nomor: 020/LP/PB/RI/00.00/VIII/2018 pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 13.43 Wib yang dilaporkan oleh saudara Alboim Selly dengan ini Bawaslu RI melimpahkan penanganan laporan dimaksud kepada Bawaslu Provinsi NTT.

“Sehubungan dengan itu AMAPEK minta Bawaslu NTT segera menindaklanjuti laporan dimaksud sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kepada Bawaslu RI pada kesempatan pertama terkait penanganan pelanggaran laporan tersebut”, ungkap Kristo

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Petahana, Drs. Amun Djobo telah menon-job-kan dan mutasikan Endang Adang, Kepala Seksi SDM pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Alor yang dilantik sejak tahun 2016 dengan alasan suaminya jadi tim sukses Paket Intan (Dr. Immanuel Blegur dan Taufik Nampira) pada Pilkada Kabupaten Alor.

Pijakan hukum norma larangan mutasi Bagi Calon petahana dapat ditemukan dalam Pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 yang menyatakan: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Kemudian dalam penjelasan pasal a quo dirinci bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka “Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.”

“Ketetuan mutasi ini diperuntukkan bagi kepala daerah yang sedang menjabat (petahana) dan ingin kembali mencalonkan diri jadi kepala daerah untuk periode  berikutnya.  Pasal 71 ayat 2 UU No 10 tahun 2016 merupakan ketentuan yang bersifat Imperatif (memaksa). Uraian pasal dan penjelasaan ketentuan ini hanya membolehkan mutasi dalam 2 (dua)  hal yaitu atas izin menteri dalam negeri atau terjadi kekosongan jabatan.  Penggantian jabatan karena kekosongan jabatan syaratnya pejabat pengganti yang diangkat adalah pejabat sementara atau pelaksana tugas bukan pejabat definitif,  Sebab jika pejabat pengganti jabatan yang kosong itu diangkat secara permanen maka juga melanggar ketentuan Pasal 71 UU No 10 tahun 2016”, tegas Kristo

Ganjaran atas perbuatan mutasi yang dilakukan oleh petahana adalah sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon kepala daerah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 71 ayat 5 UU 10 Tahun 2016 yang bertitah “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Terang-menderang dinyatakan dalam pasal di atas bahwa yang memberikan sanksi atas perbuatan petahana melakukan mutasi adalah KPU. Sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon harus dimaknai menjadi dua hal: Pertama, bakal calon yang berstatus petahana dan telah melakukan mutasi sebelum penetapan calon maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditetapkan sebagai calon. Kedua, petahana yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon dan melakukan mutasi sebelum atau saat menjadi calon maka yang bersangkutan dibatalkan sebagai calon (peserta Pilkada), aturan teknis mengenai hal ini juga dapat ditemui dalam Pasal 89 Ayat 1 PKPU No 3 tahun 2017.

Tindakan yang dilakukan oleh Petahana, diakui bahwa telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang tetapi hingga saat ini tidak diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan point-point yang dikemukakan tersebut di atas, maka kami menyampaikan tuntukan sebagai berikut : Pertama, BAWASLU Provinsi NTT, harus menyatakan bahwa PANWASLU Kabupaten Alor tidak menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. Kedua, Sebagai akibat dari kealpaan dan unsur kesengajaan dari PASWASLU Kabupaten Alor yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, maka Petahana tidak diberi sanksi oleh Panwaslu Kab Alor. Ketiga, Atas dua point tersebut, maka kami menyatakan BAWASLU harus dengan tegas memutuskan bahwa Petahana “Harus” di Diskualifikasi” dan PANWASLU Kabupaten Alor di proses lebih lanjut ke DKPP. Keempat, Meminta pertanggungjawaban moril BAWASLU PROVINSI NTT dalam menegakkan Keadilan bagi para Korban Mutasi dan Pemecatan. Kelima, Jika permintaan kami tidak ditanggapi dengan baik maka Kami Akan Melakukan Aksi Demonstrasi Besar-besaran untuk menyikapi persoalan ini. Keenam, Menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Kinerja Bawaslu Prov NTT yang tidak mampu menjaga Integritas dan Profesionalitas sebagai Lembaga Pengawas Pemilu. (Jose)

 

Comments
Loading...