Beranda Hukrim PKB Nagekeo Bantah Jalankan Politik Uang; Ini Penjelasannya.

PKB Nagekeo Bantah Jalankan Politik Uang; Ini Penjelasannya.

445
0

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO–Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nagekeo angkat bicara terkait tuduhan menggunakan politik uang (Money politics) pada pemilu legislatif 2019. Setelah insiden penangkapan kader PKB oleh sejumlah warga dusun IV, Desa Aeramo, media lokal senter memberitakan kejadian itu.

Dikabarkan, dari peristiwa itu, dua orang terduga money politics, asal kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, senin 15 April 2019, sekitar pukul 21.45 witta, tertangkap tangan sedang mengedarkan 4 amplop yang masing-masing berisikan uang Rp. 250 ribu, kartu identitas calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa. Aktivitas itu diduga warga sebagai cara PKB memenangkan pemilu dengan menggunakan cara-cara yang dilarang dalam aturan pemilihan umum di Indonesia.

Namun, hal itu dibantah pihak PKB Nagekeo. Melalui wakil ketua PKB, Nikolaus Hema Daeng, DPC PKB Nagekeo secara resmi telah mengklarifikasi tudingan pelanggaran pemilu. Selasa 26 April, kepada awak media, PKB Nagekeo, membantah bahwa partainya telah melakukan kegiatan politik uang seperti yang telah diberitakan.

Menurut Niko, dua orang yang ditangkap warga Aeramo merupakan petugas partai PKB Nagekeo atas nama Iwan dan Gafur. Keduanya ditugaskan partai melalui surat mandat bernomor 015/DPC/PKB/NGK/IV/2019, untuk mendistribusikan surat mandat partai kepada saksi pemilu beserta uang tunai sebesar Rp. 250 ribu untuk pembiayaan transportasi dan akomodasi para saksi selama ditugaskan.

“Uang itu semata-mata untuk saksi bukan untuk dibagi-bagikan ke warga. Uang operasional itu diperuntukkan kepada saksi, sejak pemungutan serta penghitungan suara hingga saksi tersebut menyerahkan hasil rekapitulasi perhitungan di TPS tersebut dan mengantarnya kembali ke Sekretariat DPC PKB Nagekeo,”.

Sedangkan, kartu identitas calon legislatif yang turut ada dalam amplop itu, menurutnya merupakan kebijakan partai PKB Nagekeo yang diperuntukkan bagi saksi calon legislatif PKB dapil satu kabupaten Nagekeo, guna menghindari kekeliruan perhitungan perolehan suara masing-masing calon legislatif dalam internal partai PKB.

Niko Daeng melanjutkan, seluruh saksi yang mendapat surat mandat, sebelumnya telah direkrut oleh partai PKB dan telah terdaftar di Bawaslu Kabupaten Nagekeo.

“Tidak benar informasi yang beredar di medsos terkait adanya money politik Timses dari PKB.  Hal itu yang perlu kami klarifikasi. Yang benar itu, mereka adalah petugas partai PKB yang bernama Iwan dan Gafur ditugaskan ke wilayah Desa Aeramo, dusun IV, untuk memberikan surat mandat dan menyerahkan uang operasional kepada saksi yang sudah direkrut oleh pihak DPC PKB. Petugas partai yang di tugaskan untuk mengantar surat mandat saksi itu juga memiliki surat tugas dari DPC PKB,” ungkap Nikolaus.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Nagekeo yang ditemui secara terpisah belum memutuskan apa yang dilakukan oleh PKB masuk dalam kategori money politics atau bukan. Saat ini, pihak Bawaslu tengah mendalami dugaan politik uang seperti yang telah diberitakan. Barang bukti berupa uang tunai dan kartu identitas calon telah diamankan Bawaslu kabupaten Nagekeo guna membantu proses investigasi. (partiOT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here