KEKUATAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA 1945–1965: DARI REVOLUSI HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN

2. Pemilu 1955: Bukti kekuatan riil politik Islam. Hasilnya:
– NU: 18,4% suara, peringkat 3.
– Masyumi: 20,9% suara, peringkat 2.

Total suara Islam politik: ∼39,3%. Ini menunjukkan hampir 2 dari 5 pemilih Indonesia saat itu mendukung partai berbasis Islam.

3. Kabinet Natsir 1950-1951: Satu-satunya kabinet yang dipimpin tokoh Masyumi. Program utamanya pembersihan sisa kolonial dan stabilisasi. Jatuh karena tidak mendapat dukungan penuh TNI dan PNI.

Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia menyebut periode ini sebagai “solidarity makers vs administrative politics”. Menurut Feith, Masyumi unggul dalam mobilisasi ideologi, tapi lemah dalam manajemen birokrasi dan koalisi praktis dengan TNI/ABRI dan PNI. Itu sebabnya sering tersingkir dari kekuasaan.[1962]

4. Masa Demokrasi Terpimpin 1957–1965: Marginalisasi Politik Islam

1. Pembubaran Konstituante 1959: Upaya memasukkan syariat Islam melalui konstitusi gagal total. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan UUD 1945, menutup jalur konstitusional Islam.