KEKUATAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA 1945–1965: DARI REVOLUSI HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN

KEKUATAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA 1945–1965: DARI REVOLUSI HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN

Oleh: Syafrudin Budiman, SIP (Pengamat Sosial Politik/Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharun)

FHC, Periode 1945–1965 menjadi fase krusial bagi konsolidasi kekuatan politik Islam di Indonesia. Bermula dari partisipasi dalam perjuangan kemerdekaan, kelompok Islam berupaya memposisikan diri sebagai kekuatan konstitusional melalui partai, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, hingga Pemilu 1955. Namun, tensi ideologi antara Islam, nasionalis, dan komunis, ditambah kebijakan Demokrasi Terpimpin Soekarno, membatasi ruang gerak politik Islam. Paper ini menganalisis dinamika tersebut dengan merujuk pada karya Herbert Feith dan Deliar Noer.[Masyumi]

1. Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 membuka ruang bagi kelompok Islam untuk menerjemahkan peran mereka dari gerakan dakwah dan pendidikan menjadi aktor politik formal. Tantangan utama mereka adalah memperjuangkan aspirasi Islam dalam negara baru yang memilih bentuk nasionalis-sekuler, bukan negara Islam. Periode 1945–1965 ditandai persaingan tiga poros besar: Nasionalis, Islam, dan Komunis.[Nasakom]