Warga membutuhkan layanan yang dekat dengan realitas hidup mereka — bukan sekadar jam operasional yang diperluas tanpa arah. Pelayanan publik harus berdasar pada prioritas kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi ekspektasi digital.

Dalam konteks ini, Kantah dan lembaga pelayanan publik lain memiliki pekerjaan rumah besar: merumuskan standar layanan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Teknologi dan aplikasi seperti Sentuh Tanahku jelas membantu, namun bukan solusi final tanpa ada perbaikan struktural dalam manajemen pelayanan publik.

Libur Tahun Baru yang tak menghentikan layanan alih media sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Jakarta Timur memberi pengalaman baru bagi warga. Namun, di balik antusiasme tersebut, terdapat pertanyaan tajam tentang arah pelayanan publik Indonesia: apakah layanan yang selalu buka mencerminkan sistem yang responsif atau sekadar respons sementara terhadap kebutuhan digital dan ekspektasi warga?

Kejelasan standar pelayanan, kesejahteraan pegawai, dan prioritas layanan publik harus menjadi fokus kebijakan ke depan agar pelayanan tidak hanya cepat, tetapi juga adil, terukur, dan berkelanjutan.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.