Pengamat lingkungan menilai bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada status kawasan, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat yang selama ini menjaga ekosistem secara langsung.

Konflik di Mutis menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dan pengakuan hak masyarakat adat tidak dapat dipisahkan. Tanpa pengakuan terhadap peran masyarakat adat, kebijakan konservasi berisiko kehilangan legitimasi dan efektivitasnya.

Dengan demikian, penyelesaian konflik Mutis memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. Tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan hak-hak masyarakat adat dihormati sesuai konstitusi.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.