Pendidikan

Anita Jacoba Gah : Pemerintah Kota Kupang melarang Siswa dan Kasek Untuk Hadir Dalam Pembagian Buku Tabungan Simpel

Kota Kupang-(faktahukumntt.com), Larangan ini disampaikan melalui pesan singkat WA Dinas Pendidikan Kota Kupang yang dikirim oleh Kasie Kesiswaan (Jon F) kepada 46 Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama yang isinya sebagai berikut “Diinformasikan kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD/MI hal-hal sebagai berikut. Pertama, sesuai perintah walikota Kupang untuk disampaikan kepada bapak/ibu kepala sekolah untuk tidak sekali lagi tidak boleh menghadirkan siswa dan orang tua untuk menerima bantuan PIP yang diserahkan oleh Pemangku Kepentingan Ibu Anita Ga. Kedua, jika terdapat sekolah yang hadir maka resiko ditanggung sendiri. Ketiga, demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatian….tertanda kasie peserta didik.

Hal ini dibacakan Anita Jacoba Gah,SE Anggota Komisi IX DPR RI dihadapan awak media dan orang tua siswa yang hadir dalam kegiatan pembagian buku tabungan simpel oleh BRI untuk sekitar 2000 siswa penerima Buku Tabungan Simpel BRI yang berisi Dana PIP 2017 pada Kamis, 8/3/2018 di GOR Oepoi, Kupang

Kepada awak Media,   Anita menjelaskan bahwa hari ini dalam pembagian hampir 2.000 buku tabungan Simpel yang berisi dana PIP 2017 dari 32 SD dan 14 SMP dirinya sangat  kecewa bahwa hanya dua kepala sekolah dan hanya 25 persen dari siswa dan orangtua dari total penerima yang diundang hadir hari ini. Padahal dirinya hanya melakukan   pengawasan pembagian Dana PIP 2017 yang belum cair oleh  pihak Bank BRI Cabang Kupang.

“Saya kecewa atas sikap pemerintah kota melalui dinas terkait melakukan pelarangan via pesan WA ini. Karena menurut pendapat Anita seharusnya pihak pemkot Kupang mendukung hal ini. Karena dirinya melakukan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat atau pemangku kepentingan terhadap uang rakyat yang ada pada APBN dan dikembalikan kepada rakyat miskin dalam bentuk Dana PIP 2017.  Disini saya tidak sedang melakukan pembagian karena itu tugas BRI dan tugas saya adalah Pengawasan”, tegas Anita.

Anita akui  pembagian buku tabungan ini terjadi karena perjuangan dirinya dengan bersurat kepada BRI agar segera  mencairkan Dana PIP 2017 ke dalam bentuk buku tabungan Simpel agar Dana ini dinikmati oleh siswa penerima dan mempermudah proses pencairan.  Dan arahan saya ini disambut baik pihak BRI karena Pihak BRI justru merasa terbantu apalagi sesuai dengan desakan Kementerian Pendidikan kepada BRI untuk segera mencairkan dana PIP agar tidak tertimbun di BRI.

“Sebagai pemangku kepentingan saya berhak mengusulkan dan memperjuangkan Dana PIP berdasarkan kuota  yang diberikan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku. Kuota yang diberikan kepada saya  sebanyak 20.000 siswa untuk diusulkan dan sampai 2018 ini baru terbagi belasan ribu. Atas dasar inilah saya berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan langsung terhadap pembagian buku Tabungan Simpel  sampai dana PIP habis terbagi baik yang ada di BRI maupun BNI  pada siswa tersebut. Jika tidak dicairkan maka akan terjadi penumpukan dan ini sangat mengganggu APBN karena setiap tahunnya dana PIP ini terus disalurkan ke Bank sebagai lembaga penyalur. Apa yang saya perjuangkan hari ini sesuai dengan atutan mainnya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak sedang menabrak aturan baik Juknis maupun Juklak.” Tandas Anita.

Terhadap polemik ini, Anita menyesalkan sikap pemkot Kupang yang tidak mendukung tapi justeru mencoba menghalangi. Seharusnya tugas pemerintah Kota mendukung tugas dewan dalam hal pengawasan. Dan lebih herannya lagi larangan itu hanya lewat pesan WA. Bukan lewat surat resmi. Jika memang terbukti ada larangan dari pemerintah Kota Kupang lewat Dinas Pendidikan Kota Kupang dan di teruskan oleh Kasie Kesiswaan Dispendik Kota kepada Kepala sekolah. Maka saya siap menuntut pihak pemkot karena sudah menghalangi-halangi tugas saya dalam melakukan pengawasan.

Anita kembali tegaskan bahwa saya akan tuntut pihak Pemkot karena saya yakin tidak melakukan hal yang menabrak aturan. Saya akan kaji pelarangan ini melanggar aturan ASN dan MD3 atau tidak. Jika ada aturan yang dilanggar maka mari kita buktikan. “Bukankah sebelum menjadi walikota Kupang dirinya menabrak aturan dan melawan walikota Kupang agar Dana PIP di bagikan khususnya yang diusulkan Rumah Aspirasinya. Kan dia sebagai anggota DPR RI waktu itu  berkomitmen dan lawan pemerintah Kota Kupang agar Dana PIP di cairkan. Saya heran, sebelum jadi walikota ngotot dana dicairkan demi anak-anak penerima PIP. Kok sekarang setelah jadi walikota melarang saya sebagai wakil rakyat membagi PIP. Dan katanya penyaluran harus melalui pemerintah. Dalam hal ini saya sudah bersurat ke Dinas Pendidikan Kota Kupang dan kepada para kasek. Seharusnya pihak pemkot mendukung dong. Kehadiran Saya hari ini guna melakukan tugas pengawasan agar pembagian Buku Tabungan Simpel BRI benar-benar diterima oleh siswa sesuai Dapodikmen.” Tandas Anita

Akibat dari larangan ini menyebabkan sebagian besar penerima PIP tidak hadir untuk mengambil Buku Tabungan Simpel. Padahal moment ini sudah dinanti-nantikan oleh orang tua siswa dan anaknya. Walaupun banyak orang tua siswa dan juga kasek tidak hadir namun melalui media ini Anita menghimbau agar orang tua siswa segera mengecek buku tabungan Simpel yang berisi dana PIP di Kantor Cabang BRI terdekat. “Segera datang ke kantor Cabang BRI terdekat bawa serta kelengkapan berkas agar pihak BRI tidak kesulitan dalam memberikan Buku Tabungan Simpel milik siswa tersebut”, ujar Anita. (Mariani)

BACA LEBIH LANJUT

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close