Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengatakan bahwa sudah lima kali pertemuan dengan Ombudsman NTT termasuk turun ke lapangan dengan Dinas Pendidikan, poin penting dari BMPS NTT adalah proses PPDB tahun 2023 lebih buruk dibanding tahun 2022 sehingga proses PPDB di sekolah swasta sangat mengkhawatirkan.

“Ada 43 SMA dan SMK di Kota Kupang dan 16 sekolah swasta belum ada siswa yang mendaftar, ada 21 sekolah hanya dapat siswa satu rombongan belajar, hanya 3 sekolah yang mencapai target rombongan belajar yang mereka buka, yaitu SMAK Giovani Kupang 97 persen, SMAK Citra Bangsa Kupang dan SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang, sekolah seperti SMAK Mercusuar Kupang baru 50 persen siswa yang mendaftar,” kata Winston yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi V DPRD NTT ini.

Ia Meminta mekanisme PPDB diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTT karena merugikan sekolah swasta sehingga dalam jangka waktu yang akan datang banyak sekolah swasta yang bisa di tutup karena tidak adanya siswa.

“Pemerintah bangun sistem yang adil saja sudah cukup, kami sekolah swasta pasti sanggup bersaing, kalau sistem PPDB dibuat bebas sehingga sekolah negeri penuh terlebih dahulu dengan tiga tahapan PPDB, mekanisme ini tidak menguntungkan bagi sekolah swasta, sehingga Dinas Pendidikan harus secepatnya menindaklanjuti masalah PPDB yang dialami sekolah swasta,” tutupnya. (FKK03)

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.