Bupati Simon : WTP Itu Penting Tapi Kesejahteraan Masyarakat Malaka Yang Utama

KUPANG, faktahukumntt.com – 28 Mei 2021

“Sangat disayangkan jika kita bangga merima Opini WTP namun masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin hal ini disebabkan oleh karena penyimpangan penggunaan anggaran masih sangat tinggi di Kabupaten Malaka”, ungkap Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., usai melakukan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan NTT, Jumat (28/5/2021)

Menurut Bupati Malaka opini WTP hanyalah sasaran antara, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi percuma saja opini WTP didapat, tetapi masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin. Dalam kondisi begini, WTP hanya akan menjadi sebuah prestasi di atas kertas tanpa bukti yang nyata.

“Mestinya Opini WTP yang kita raih harus dibarengi dengan mengurangi penyimpangan penggunaan anggaran atau dengan kata lain penggunaan anggaran betul-betul sesuai dengan peruntukannya sehingga tujuan utama kesejahteraan masyarakat Malaka tercapai”, sambung Bupati Simon

Bupati Simon menghendaki agar ke depannya penggunaan keuangan harus dikawal secara ketat oleh BPK RI Perwakilan NTT sehingga Kabupaten Malaka tetap mempertahankan WTP diikuti dengan tidak ada lagi terjadi penyimpangan penggunaan keuangan. Inilah agenda kunjungannya ke BPK RI Perwakilan NTT untuk mohon arahan, bimbingan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Saya mohon izin BPK RI Perwakilan Provinsi NTT memberikan arahan bimbingan, pembinaan, pendampingan, sehingga benar-benar anggaran yang digunakan itu betul-betul sesuai manfaatnya bagi masyarakat kabupaten Malaka dan WTP tetap kami pertahankan”, ungkap Bupati Simon kepada Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Ir. Adi Sudibyo, M.M., CSFA