Romo Kornelius Usboko selaku Wakil Ketua I BMPS NTT sekaligus Ketua Majelis Pendidikan Katolik (KMPK) Keuskupan Agung Kupang saat ditemui oleh FKKNews di Kompleks SMK Swastisari, Selasa, (13/6/2023). menyampaikan bahwa orang tua siswa memiliki kewenangan untuk menyekolahkan anaknya dimana saja, namun memilih sekolah swasta adalah pilihan terbaik dengan mutu pendidikan yang tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah Negeri.

“Khusus Kota Kupang masyarakat melihat sekolah negeri sebagai tempat untuk mendaftarkan anak-anaknya, masyarakat harus diubah pola pikirnya bahwa menyekolahkan anak kemana saja itu hak mereka, namun mereka harus tahu bahwa ketika membiarkan anak-anaknya berbaur di sekolah negeri, guru-guru jumlahnya terbatas, sehingga membuat mereka susah untuk mengatur serta mendidik para siswa, sejauh ini banyak sekolah swasta yang gedungnya kosong ketika pelaksanaan PPDB, walaupun mutu pendidikan di sekolah swasta juga tak kalah dengan sekolah negeri”, ujarnya.

Ia menegaskan bahwa selain banyak hal yang sudah dibenahi, sekolah-sekolah swasta menawarkan pendidikan yang berkarakter sehingga siswa yang menempuh pendidikan dapat mendapatkan pelayanan yang maksimal.

“Sekolah-sekolah swasta menawarkan berbagai kemudahan dalam mengakses pendidikan, sekolah-sekolah swasta menawarkan opsi terbaik, sehingga saya menghimbau sekolah swasta dibawah naungan BMPS NTT untuk optimal dalam pelayanan dalam segala bentuk proses pendidikan sehingga semakin banyak siswa yang memilih sekolah swasta untuk menjadi tempat memperoleh Pendidikan,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah ikut serta memberikan rasa adil bagi sekolah-sekolah swasta sehingga ada intervensi dari pengambil kebijakan, tidak hanya sekedar wacana, namun turut serta melihat keadaan yang dialami oleh sekolah-sekolah swasta.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.