Dengan tema nasional “Tata Kelola Penyelenggara Negara: Konstitusionalisme Digital, Penataan Pemilu, dan Pengelolaan Investasi Negara,” konferensi ini memfokuskan diri pada kebutuhan hukum negara di era modern, di mana digitalisasi, peningkatan integritas pemilu, serta tata kelola investasi menjadi pilar utama menyongsong masa depan pemerintahan yang adaptif dan responsif.
—
Supremasi Hukum Sebagai Fondasi Pembangunan
Dalam sambutannya, Wagub Johni menyampaikan apresiasi mendalam terhadap APHTN-HAN yang terus konsisten membangun budaya akademik berbasis integritas, profesionalisme, dan penelitian yang berdampak pada kebijakan negara. Menurutnya, keberadaan asosiasi akademik ini berperan penting dalam memastikan hukum tidak hanya menjadi norma, tetapi menjadi arah perubahan bangsa.
> “Kontribusi APHTN-HAN tidak hanya memperkaya literatur hukum nasional, tetapi juga memperkuat kualitas penyelenggaraan negara, memperluas ruang kritik akademik, dan memastikan bahwa hukum tetap berada pada tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa,” ujar Johni Asadoma.
