“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” tegasnya.
Penguatan koordinasi lintas sektor dianggap sangat penting mengingat proyek perlindungan pesisir melibatkan berbagai aspek, mulai dari tata ruang, lingkungan hidup, kelautan, kehutanan, hingga pembangunan infrastruktur.
Dalam forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa tidak dapat dilakukan secara parsial.
Sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), AHY menilai proyek ini membutuhkan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Menurut AHY, ancaman terhadap kawasan Pantura tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, hingga keberlangsungan kawasan industri dan permukiman masyarakat di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
