Advokat Kapistrano Ceme, S.H menambahkan pula bahwa “Selain menolak Eksepsi, Majelis Hakim dalam persidangan menegaskan pula akan mengeluarkan Penetapan untuk menghadirkan di Persidangan Surat-Surat Suara dan Surat Lain-nya yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa Golo Bilas Dan Nampar Macing dalam rangka memenuhi amanat Pasal 86 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk Golo Mbu dan Warloka juga tidak berbeda jauh, meskipun beda majelis hakim yang menangani, sebab sengketa ini pembuktian sahihnya otomatis di bentuk dan jumlah penyebaran suara tidak sah masing2 semua calon pada ke-4 desa pilkades itu, sehingga pembukaan kotak suara dan pembacaan surat suara secara hukum itu tentu mutlak menjadi jalan penggalian pembuktian Majelis Hakim PTUN Kupang.”

Sengketa 4 Pilkades di Manggarai Barat yang berlangsung di PTUN Kupang menjadi informasi yang terus dinantikan publik Manggarai Barat, karena materi yang menjadi inti permasalahan dalam perkara tersebut terkait dengan Surat Suara Tidak Sah berjenis Tusuk Tembus Sejajar yang Hanya mengenai Satu Kotak Calon Kepala Desa, tidak mengenai kotak calon kepala desa lainnya. Surat Suara Tidak Sah jenis tersebut, sangat mempengaruhi hasil akhir dimana 4 Calon Kepala Desa kalah selisih suara akibat keputusan suara tidak sah tersebut, sehingga ke-4 nya mencari keadilan hukum melalui gugatan perkara di PTUN Kupang.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.