Putusan dalam perkara ini bukan sekadar tentang satu individu. Ia menjadi cerminan bagaimana sistem peradilan pidana menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak warga negara.
Kejaksaan memiliki mandat memberantas korupsi. Namun mandat tersebut harus dijalankan dalam koridor hukum acara. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan prosedur, karena prosedur adalah jantung keadilan.
Hakim berada di posisi penentu. Jika fakta persidangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedural, maka demi asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi, praperadilan seharusnya dikabulkan.
Sebaliknya, jika hakim menilai seluruh prosedur telah sesuai, maka permohonan dapat ditolak dengan argumentasi hukum yang terukur. Namun dari dinamika persidangan yang terungkap, dalil pemohon tampak memperoleh penguatan signifikan.
Menunggu Putusan
Kini publik menanti putusan. Apakah hakim akan melihat fakta persidangan sebagai dasar kuat untuk mengoreksi proses penyidikan, ataukah menilai tindakan termohon telah sah?
Yang jelas, praperadilan bukan penghalang pemberantasan korupsi. Ia justru mekanisme kontrol agar pemberantasan korupsi berjalan sesuai hukum.
