Alih-alih memperkuat inisiatif ekonomi lokal yang beragam, Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi model seragam yang dipaksakan dari pusat, menggerus otonomi desa yang justru menjadi roh Dana Desa sejak awal diluncurkan.
Dana Desa dan Masalah Akuntabilitas Lama
Sejak digulirkan satu dekade lalu, Dana Desa selalu dibebani harapan besar. Tetapi evaluasi kebijakannya kerap berhenti pada laporan serapan anggaran, bukan perubahan struktural kesejahteraan.
Permendesa 2026 kembali memuat daftar panjang prioritas: kemiskinan ekstrem, pangan, koperasi, infrastruktur, padat karya, SDGs Desa. Terlalu banyak fokus, terlalu sedikit ukuran keberhasilan.
Pertanyaannya bukan lagi “berapa dana terserap”, melainkan:
- Apakah kemiskinan ekstrem benar-benar turun?
- Apakah koperasi bertahan lebih dari satu siklus anggaran?
- Apakah padat karya menciptakan kerja berkelanjutan atau sekadar kerja harian?
Tanpa indikator dampak yang tegas, Dana Desa berisiko terus menjadi ritual tahunan pembangunan, bukan instrumen transformasi.
BLT Tak Dihapus, Tapi Digeser
Pemerintah menegaskan BLT Desa tidak dihapus. Bantuan tetap tersedia bagi keluarga miskin ekstrem dengan plafon maksimal Rp300 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat. Tetapi posisinya tak lagi dominan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
