Terkait Polemik Penetapan Koordinat di Manulai II, Kepala UPTD KPH Wilayah Kota Kupang: Kami Hanya Menjalankan Tugas

”Jadi ada masyarakat yang ajukan permohonan karena mau tebang pohon jati, maka sudah tugas kami untuk menindaklanjuti dan melaksanakannya, tapi memang secara aturan kami juga tidak akan turun begitu saja ke lokasi, kami harus pastikan dulu soal kepemilikan atas obyek yang diajukan,” tegasnya

Lebih lanjut dirinya menjelaskan selain kelengkapan berkas bukti kepemilikan lahan, pertama-tama para pemohon harus sudah ada koordinasi atau ijin pemerintah setempat, untuk memastikan bahwa semua dijamin berjalan aman.

“Saat itu pemohon sempat menunjukkan bukti pajak dan Landreform asli kepada kami, makanya kami turun ke lokasi. Kami tidak akan turun ke Lokasi jika tidak ada bukti kepemilikan”, tukas Caecilia.

Namun kata Caecilia, saat di lokasi belum sempat melakukan aktifitas pihaknya mendapat penghadangan dari masa, khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan maka dirinya perintahkan semua untuk mundur dan kembali ke kantor.